Connect with us

Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamandau Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2026

Published

on

NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama DPRD Kabupaten Lamandau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra dan pimpinan DPRD Lamandau pada Rabu (16/9/2026).

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh antara legislatif dan eksekutif.

Pembahasan meliputi rapat DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, hingga rapat gabungan antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.

“Rancangan peraturan daerah tersebut sudah melalui mekanisme pembahasan yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rizky dalam pidato penutupnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Lamandau yang telah bersama-sama membahas perubahan APBD 2026 hingga mencapai titik kesepakatan.

Menurut Rizky, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat. Terutama dalam memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses penetapan APBD. Sebab, selain berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah, ketepatan waktu juga menjadi salah satu indikator dalam evaluasi pemerintah pusat terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Dalam proses penyusunan APBD senantiasa dipantau oleh pemerintah pusat. Karena itu, ketepatan waktu penetapan APBD merupakan salah satu indikator pemerintah daerah dalam memperoleh dana insentif fiskal,” tegasnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Lamandau 2026 ditetapkan sebesar Rp827.033.319.599.

Sedangkan belanja daerah mencapai Rp881.483.519.913. Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp54.450.200.313,68.

Besaran anggaran tersebut diarahkan untuk menopang sejumlah agenda prioritas pembangunan daerah.

Fokusnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Rizky menegaskan, perubahan APBD tidak boleh dimaknai sebatas penyesuaian angka pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Lebih dari itu, dokumen anggaran harus menjadi instrumen untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, efisien dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Penganggaran harus menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama tersebut, pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di tingkat daerah telah rampung.

Selanjutnya, dokumen tersebut akan diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(mc/adakalteng)

Pemerintahan

Wabup Supian Tekankan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Seruyan Bidik Adipura

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan terus mendorong pembenahan tata kelola sampah dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, perangkat daerah hingga pelaku usaha.

Pengelolaan sampah tidak lagi sekadar mengandalkan pola kumpul, angkut dan buang, tetapi harus diarahkan pada sistem berkelanjutan yang mampu mengurangi pencemaran sekaligus memberikan nilai ekonomi.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., saat membuka Training Tata Cara Pelaporan Kinerja Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Skala Kawasan Berdasarkan SIKPSN dan PROPER se-Kabupaten Seruyan Tahun 2026, di G House Kuala Pembuang, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Seruyan itu diikuti perwakilan perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta kalangan pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Supian menilai peningkatan kualitas pengelolaan sampah harus dibarengi dengan kemampuan menyajikan data dan laporan kinerja yang akurat.

Sebab, pelaporan bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana upaya pengelolaan lingkungan telah berjalan.

“Pengelolaan sampah harus kita ubah menjadi lebih terencana dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengumpulkan, mengangkut, kemudian membuang.

Kita perlu membangun kesadaran bersama agar sampah dapat dikelola sejak dari sumbernya,” tegas Supian.

Ia juga meminta seluruh peserta memahami mekanisme pelaporan melalui Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional (SIKPSN).

Ketepatan dan validitas data dinilai penting agar capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Seruyan dapat terukur dan menjadi dasar evaluasi pemerintah.

Selain itu, Supian mengingatkan perusahaan dan pelaku usaha agar semakin meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan, termasuk melalui penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Perangkat daerah bersama pemerintah desa dan kelurahan harus memastikan validitas data, sementara pelaku usaha wajib menjalankan pengelolaan sampah sesuai ketentuan.

Di sisi lain, DLHK diharapkan aktif memberikan pendampingan sekaligus melakukan pengawasan.

“Semua pihak harus mengambil bagian. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Supian berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun pelaporan sekaligus mendorong perbaikan nyata terhadap kinerja pengelolaan sampah di seluruh wilayah Seruyan.

Ia menyebut, peningkatan kinerja tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pencapaian penghargaan Adipura serta mewujudkan program Seruyan BARASIH (Bersama Selenggarakan Seruyan Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan).

Lebih jauh, Supian menekankan bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi risiko pencemaran dan mencegah terjadinya banjir.

Bahkan, sampah yang selama ini dipandang sebagai persoalan lingkungan harus mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi melalui penerapan konsep ekonomi sirkular, seperti pemilahan, daur ulang dan pemanfaatan kembali.

“Kami ingin sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah yang harus dibuang. Jika dikelola dengan baik, sampah juga bisa memiliki nilai tambah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, sinergi dan kesadaran seluruh elemen sangat diperlukan untuk mewujudkan Seruyan yang bersih, sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

ASN Seruyan Harus Jaga Integritas dan Etika di Era Digital

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag., mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan agar mampu menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital.

Penggunaan media sosial hingga kecerdasan buatan (AI) harus diimbangi dengan moralitas dan nilai-nilai keagamaan agar tidak menggerus profesionalisme sebagai abdi negara.

Pesan tersebut disampaikan Supian saat menghadiri kegiatan Pembinaan ASN melalui Siraman Rohani dan Silaturahmi Pagi di Masjid Agung Nurul Yaqin, Kuala Pembuang, Senin (2/11/2026).

Kegiatan rutin bulanan tersebut mengangkat tema “Transformasi Digital yang Beradab: Menjaga Integritas ASN di Era Media Sosial dan Kecerdasan Buatan (AI)”, dengan menghadirkan Ustadz Ahmad Yani, S.Ag., sebagai penceramah.

Turut hadir jajaran Kementerian Agama Kabupaten Seruyan serta sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Seruyan.

Dalam sambutannya, Supian menegaskan bahwa pembinaan rohani bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi sarana penting untuk memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, sekaligus membangun karakter ASN yang memiliki semangat pengabdian tinggi.

Menurutnya, kesibukan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh membuat ASN mengabaikan kebutuhan spiritual.

Sebab, keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani merupakan salah satu fondasi dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas.

“Melalui kegiatan ini, kita memiliki kesempatan untuk bersilaturahmi setiap bulan, memperkuat rasa persaudaraan, sekaligus menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman agama. Mudah-mudahan kebersamaan seperti ini terus terjaga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas ASN tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dan profesionalitas dalam bekerja.

Pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kematangan spiritual juga harus menjadi perhatian agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan.

“Jangan hanya pandai merawat jasmani kita, tetapi rohani juga perlu diperhatikan dan dirawat. Salah satunya melalui kegiatan siraman rohani seperti ini,” pesannya.

Supian menilai, tema pembinaan kali ini sangat relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.

Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan kecerdasan buatan telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan pemerintahan.

Namun, pemanfaatannya tetap harus disertai kesadaran terhadap etika dan tanggung jawab.Ia berharap ASN tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya.

Terlebih, setiap perilaku dan aktivitas ASN di ruang digital turut mencerminkan citra pribadi maupun institusi pemerintahan.

Karena itu, nilai-nilai agama dan moral harus menjadi pedoman agar kemajuan teknologi tidak disalahgunakan, melainkan dimanfaatkan untuk mendukung tugas kedinasan serta meningkatkan mutu pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Supian juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak menjadikan pujian sebagai orientasi dalam bekerja.

Menurutnya, pengabdian harus dilandasi ketulusan, kerendahan hati, dan kesediaan menerima kritik maupun masukan.

“Janganlah hidup ini mengharapkan pujian, tetapi bersiap-siaplah untuk menghadapi cacian dan makian. Mari kita memandang orang lain dari segi kebaikannya, jangan memandang keburukannya,” tuturnya.

Ia berharap pembinaan rohani yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut dapat membentuk ASN Seruyan yang tidak hanya cakap dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi integritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan demikian, penguatan spiritual diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pengabdian ASN dalam mendukung pembangunan Kabupaten Seruyan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Pemerintahan

Bupati Seruyan Dorong MES Perkuat UMKM dan Kembangkan Ekonomi Syariah

Published

on

Logo Kategori Seruyan

KUALA PEMBUANG – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., mendorong Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Seruyan mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah pengembangan ekonomi syariah, tetapi juga mampu memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Harapan itu disampaikan Ahmad Selanorwanda saat menghadiri pelantikan Pengurus Daerah MES Kabupaten Seruyan di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sabtu (31/10/2026).

“Pelantikan kepengurusan baru harus menjadi momentum untuk membangun gerakan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Selanorwanda.

Ia menilai, MES memiliki posisi strategis dalam mempertemukan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, kalangan akademisi hingga masyarakat.

Sinergi lintas sektor tersebut dinilai penting agar pengembangan ekonomi syariah dapat berjalan lebih konkret dan memberikan dampak langsung bagi daerah.

Ahmad juga menyoroti pentingnya pendampingan terhadap pelaku UMKM agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.

Sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, pengelolaan manajemen usaha, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, legalitas usaha hingga sertifikasi halal, perlu mendapat perhatian bersama.

“Selain membantu mengatasi berbagai kendala tersebut, MES diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas produk lokal sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Seruyan, lanjutnya, terbuka untuk membangun kerja sama dengan MES melalui berbagai program yang mendukung penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan pelaku usaha.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap MES dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha, memperluas lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

“Keberadaan MES di Kabupaten Seruyan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan organisasi semata, tetapi mampu menghadirkan program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id