JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah H.Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pertemuan resmi ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Dalam paparannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan karakteristik wilayah Kalteng yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, sehingga membutuhkan kebijakan khusus dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Dari total luas wilayah, sekitar 81 persen merupakan kawasan hutan, sementara sisanya 19 persen berstatus Area Penggunaan Lain (APL).

“APL ini berfungsi sebagai zona penyangga kawasan hutan. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan,” ujar Gubernur.

Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tersebut.

Menurutnya, penguatan infrastruktur lingkungan menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana, khususnya karhutla.Salah satu langkah yang disoroti adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari penataan tata air.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, mencegah banjir pada musim hujan, serta mempertahankan kelembapan lahan gambut saat musim kemarau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Selain isu lingkungan, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

“Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ucap Agustiar Sabran.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian Kehutanan, kata dia, mendukung optimalisasi pemanfaatan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Safiri.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membuka Gema Pancasila Tahun 2026 dengan mengusung tema “Dari Nilai ke Aksi Nyata”.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansyah, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (2/2/2026).

Dalam sambutannya, Darliansyah menegaskan bahwa Gema Pancasila merupakan momentum strategis untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya di tengah tantangan era digital yang sarat arus informasi cepat dan potensi disinformasi.

“Pancasila tidak cukup hanya dipahami secara teoritis. Nilai-nilainya harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, dunia pendidikan, masyarakat, maupun di ruang digital,” tegas Darliansyah.

Ia menambahkan, penguatan ideologi Pancasila harus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga ketahanan ideologi bangsa di tengah dinamika global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

“Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila harus terus diperkuat agar tidak tergerus oleh masuknya paham-paham yang bertentangan dengan jati diri dan nilai luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darliansyah menyoroti Kalimantan Tengah sebagai daerah yang memiliki kemajemukan tinggi, baik dari sisi suku, agama, budaya, maupun adat istiadat.

Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

“Falsafah Huma Betang dan nilai Belom Bahadat menjadi contoh konkret pengamalan Pancasila di Kalimantan Tengah, yang selama ini mampu merawat persatuan, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis,” pungkasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI, Timoteus Olong, menjelaskan bahwa Gema Pancasila Tahun 2026 dirancang sebagai langkah strategis untuk merespons tantangan globalisasi, derasnya arus informasi digital, serta pengaruh budaya asing terhadap pola pikir dan sikap generasi muda.

“Kegiatan ini menjadi upaya konkret dalam menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang berpotensi melemahkan nasionalisme serta pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila,” jelas Timoteus.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh pemahaman yang lebih mendalam terhadap Pancasila sekaligus penguatan karakter kebangsaan sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

“Gema Pancasila diharapkan mampu menanamkan nilai gotong royong, toleransi, serta semangat cinta tanah air dalam diri peserta sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan Gema Pancasila Tahun 2026, nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan semakin membumi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda, guna memperkokoh persatuan, karakter kebangsaan, dan semangat kebhinekaan di Bumi Tambun Bungai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penanggung Jawab Tim Kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ditjen Polpum Kemendagri Aulia Zuhdi, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Muhamad Rusan, sejumlah kepala OPD terkait, serta pelajar dan guru pendamping dari 15 SMA/sederajat se-Kota Palangka Raya.(mc/adakalteng)

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi mengisi sejumlah jabatan strategis yang selama ini kosong.

Sebanyak 11 pejabat eselon II dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kotim Halikinnor, Jumat (30/1/2026), di Gedung Serba Guna Sampit.

Pelantikan tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan lebih optimal.

Sebelas pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025, yang telah melalui tahapan panjang dan prosedur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun pejabat yang dilantik yakni:

1. Waren sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

2. Rody Kamislam sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

3. dr. Yulia Nofiany sebagai Direktur RSUD dr Murjani Sampit

4. Widya Yulianti sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

5. Cok Orda Putra Legawa sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

6. Akhmad Taufik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

7. Ninuk Muji Rahayu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. dr.Achmad Yusi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. Yephi Hartady Periyanto sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

10. Yolanda Lonita Fenisia sebagai Kepala Dinas Pendidikan

11. Muslih sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDMDalam sambutannya, Bupati Halikinnor menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka JPT Pratama yang telah dilaksanakan secara transparan dan profesional.

“Pelantikan hari ini merupakan proses akhir dari seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, yang hasilnya telah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Surat Nomor 35997/R-AK.02.03/SD/F/2025,” ujar Halikinnor.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti setiap tahapan dengan penuh komitmen, mulai dari seleksi administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, hingga presentasi dan wawancara.

“Proses ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan mental, kompetensi, serta integritas. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh peserta yang telah mengikuti seleksi dengan profesional,” katanya.

Menurut Halikinnor, hasil seleksi menunjukkan kualitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kotim yang semakin kompetitif. Bahkan, berdasarkan laporan panitia seleksi, hampir seluruh peserta meraih nilai dalam kategori sangat baik.

“Secara objektif, nilai yang diperoleh peserta sangat membanggakan. Ini membuktikan bahwa SDM aparatur kita semakin matang dan siap bersaing secara sehat,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam mekanisme seleksi terbuka, pimpinan daerah tetap dihadapkan pada keterbatasan struktur organisasi.“Dari sekian banyak yang terbaik, hanya satu orang yang dapat dipilih untuk setiap jabatan. Itu adalah konsekuensi dari sistem,” ucapnya.

Kepada pejabat yang dilantik, Halikinnor mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab, loyalitas, dan orientasi pelayanan publik.“Saya ucapkan selamat bertugas.

Jadikan jabatan ini sebagai kepercayaan yang harus dijaga dengan kerja nyata dan integritas,” pesannya.Sementara bagi peserta yang belum terpilih, Halikinnor meminta agar tetap menjaga semangat dan terus berkontribusi bagi organisasi.

“Keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi oleh kerja kolektif seluruh aparatur,” ujarnya.Ia pun menutup sambutannya dengan harapan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan mampu menghadirkan inovasi.

“Saya menunggu terobosan dan prestasi dari saudara-saudari sekalian. Mari buktikan bahwa birokrasi Kotim mampu bekerja cepat, responsif, dan amanah untuk masyarakat,” pungkasnya.(mc/adakalteng)