KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag., mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Seruyan mengambil peran lebih besar dalam membina generasi muda Islam agar tumbuh menjadi pribadi religius, berakhlak mulia, kreatif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan sekaligus membuka kegiatan pembekalan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI Kabupaten Seruyan periode 2026–2031 di Masjid Fathul Jannah, Kamis (5/11/2026).

Dalam sambutannya, Supian menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi maupun pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Pelantikan ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar. Saya berharap seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, dedikasi, dan semangat kebersamaan, terutama dalam membina pemuda dan remaja masjid di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Dia menilai, keberadaan BKPRMI memiliki posisi strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan beragam tantangan sosial yang dihadapi generasi muda.

Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi juga mampu menghadirkan program pembinaan yang nyata dan berkelanjutan.

Supian berharap BKPRMI dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki wawasan luas, kecerdasan, kreativitas, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial.

“Generasi muda harus kita persiapkan agar memiliki bekal keimanan dan ketakwaan, sekaligus kemampuan menghadapi tantangan masa depan.

Masjid harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak muda untuk belajar, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama, terutama dalam membentuk masyarakat yang beriman, berilmu, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Karena itu, Supian mengajak seluruh pengurus masjid, tokoh agama, orang tua, serta elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masjid.

Menurutnya, dukungan dan keterlibatan semua pihak sangat diperlukan agar pemuda dan remaja memiliki ruang untuk berinovasi, berkreasi, serta menyalurkan energi dan kemampuan mereka ke arah yang bermanfaat.

“Pembinaan generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tetapi membutuhkan dukungan bersama.

Mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi bagi agama, masyarakat, serta pembangunan Kabupaten Seruyan,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Supian kembali mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Seruyan periode 2026–2031.

Dia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan menghadirkan kontribusi nyata bagi pembinaan umat serta kemajuan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” pungkasnya.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat tata kelola data lintas perangkat daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Forum yang mengusung tema “Satu Data, Satu Langkah, Menuju Pembangunan Seruyan yang Lebih Baik” tersebut dibuka Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., di Aula Bapperida Kabupaten Seruyan, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, camat se-Kabupaten Seruyan, sekretaris perangkat daerah, serta jajaran perencana dari masing-masing instansi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data sektoral.

Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Bapperida Kabupaten Seruyan Agung Setiawan, S.STP., M.Si.menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan proses pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah.

“Salah satu agenda penting yang dibahas adalah menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan diproduksi masing-masing instansi, termasuk menetapkan data prioritas sebagai bahan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah,” sampainya.

Agung juga menegaskan, Kabupaten Seruyan membutuhkan satu sumber data resmi yang terintegrasi melalui Portal Satu Data Kabupaten Seruyan.

Dengan demikian, potensi perbedaan angka maupun ketidaksinkronan informasi antarlembaga dapat diminimalkan.

“Selain meningkatkan konsistensi data, penerapan sistem tersebut juga diharapkan mampu mengurangi permintaan data secara berulang kepada perangkat daerah, memangkas beban pelaporan, serta mempermudah pemenuhan berbagai indikator kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., saat membacakan sambutan Bupati Seruyan menegaskan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan data tidak boleh dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi.

Seluruh perangkat daerah harus memiliki standar dan kesamaan persepsi agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara terpadu.

“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kualitas data akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan arah pembangunan,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Supian juga menekankan bahwa ketersediaan data berkualitas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Seruyan dalam RPJMD 2025–2029, yakni Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua.Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat lima hal yang menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

Pertama, setiap perangkat daerah sebagai produsen data harus menjalankan prinsip Satu Data Indonesia, mencakup penerapan standar data, kelengkapan metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Kedua, kualitas dan keakuratan data harus menjadi prioritas. Setiap informasi yang dihasilkan wajib diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terkini dan layak dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Ketiga, data yang tersedia tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administrasi. Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatannya dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Keempat, memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan sebagai mitra strategis dalam pembinaan statistik sektoral.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengelola data di setiap perangkat daerah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kelima, pemerintah daerah harus menjamin keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaannya tetap wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Melalui forum ini, Pemkab Seruyan berharap tercipta komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan data yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Tidak hanya menghasilkan kesepakatan mengenai tata kelola data, forum ini juga ditargetkan melahirkan rencana tindak lanjut yang konkret bagi seluruh perangkat daerah,” tutupnya.

Dengan demikian, data pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen pelaporan, tetapi menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas, mengukur capaian, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Kabupaten Seruyan menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik dengan meraih peringkat pertama tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Seruyan memperoleh nilai 93,593 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian tersebut sekaligus mengantarkan Seruyan menempati peringkat ke-32 secara nasional dari seluruh kabupaten di Indonesia.Prestasi ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Seruyan Fraksi PDI Perjuangan, Subani.

Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mampu menunjukkan kinerja optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran.

Subani menyebut, capaian tersebut patut mendapat perhatian dan penghargaan dari pemerintah daerah.

Pasalnya, kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Seruyan yang berhasil meraih peringkat pertama di tingkat provinsi.

Ini merupakan prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan komitmen, pelayanan publik bisa memberikan hasil yang maksimal,” kata Subani, Selasa (3/11).

Namun, di balik keberhasilan tersebut, ia mengungkapkan adanya persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni minimnya alokasi anggaran bagi DPMPTSP.

Bahkan, menurutnya, perangkat daerah tersebut selama ini justru menerima porsi anggaran paling kecil dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab dan peran strategis DPMPTSP dalam meningkatkan investasi, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurut Subani, pemerintah daerah semestinya menjadikan capaian kinerja tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan penganggaran.

OPD yang mampu menunjukkan prestasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah perlu mendapatkan dukungan fasilitas serta pembiayaan yang proporsional.

“Jangan sampai OPD yang sudah menunjukkan prestasi justru tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Padahal, peran DPMPTSP sangat strategis dalam mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian daerah,” tegasnya.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi kebanggaan sesaat, tetapi juga menjadi pemacu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Seruyan.

Subani juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi terhadap distribusi anggaran antar-OPD, sehingga kebutuhan program dan beban kerja masing-masing perangkat daerah dapat terakomodasi secara lebih adil dan tepat sasaran.

“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap DPMPTSP, terutama dalam dukungan anggaran, agar kualitas pelayanan dan percepatan investasi di Seruyan semakin baik,” pungkasnya.(mc/adakalteng)