Palangkaraya
APBD Kalteng 2026 Susut Signifikan, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Utama
PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan tajam.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kalteng mempersempit fokus pembangunan dan hanya memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, total APBD 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun signifikan hingga 34,71 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Penurunan tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, sehingga menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa kondisi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyaringan ketat terhadap seluruh program dan kegiatan.
“Pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Tidak semua program bisa dijalankan.
Kita pilah belanja yang paling memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Leonard kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI Kalteng, Senin (12/1/2026).
Leonard menjelaskan, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan efisiensi dengan menekan belanja rutin dan nonprioritas, sembari memastikan pelayanan publik dan pembangunan strategis tetap berjalan optimal.
Adapun fokus utama belanja daerah pada 2026 diarahkan ke sektor wajib dan strategis, yakni pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kritis yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.
“Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, kami berkomitmen menjaga kualitas layanan publik meskipun dalam keterbatasan fiskal,” tambahnya.
Leonard juga mengungkapkan, penurunan APBD berdampak pada penyesuaian program pembangunan daerah, pengurangan belanja rutin, serta penguatan proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan.
“Otomatis belanja yang tidak mendesak kita kurangi. Fokus kita tetap pada pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak luas,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk mendorong kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa penurunan APBD 2026 menjadi tantangan serius yang harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada perjalanan dinas, rapat-rapat, serta biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana perkantoran,” kata Edy.
Selain efisiensi, Edy mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti optimalisasi pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Dunia usaha harus kita hidupkan melalui kemudahan berinvestasi. Kinerja BUMD juga harus ditingkatkan agar menopang ketahanan fiskal daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, guna menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kami mendorong inovasi dan terobosan kreatif dalam meningkatkan PAD. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius, karena belanja pemerintah berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,” pungkasnya.(mc/adakalteng)
PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.
Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.
Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.
“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.
Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.
“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.
Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)
Palangkaraya
Eratkan Kebersamaan, PWI Kalteng Dan IKWI Gelar Aksi Berbagi Takjil di Jalan RTA Milono
PALANGKA RAYA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah bersama Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kalteng membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat yang melintas di depan Kantor PWI Kalteng, Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Sabtu (7/3/2026) sore.
Kegiatan sosial yang digelar menjelang waktu berbuka puasa ini menyasar para pengendara roda dua, roda empat, serta warga yang melintas di kawasan tersebut.
Para pengurus PWI dan anggota IKWI turun langsung ke tepi jalan untuk membagikan takjil agar masyarakat yang masih dalam perjalanan dapat berbuka puasa tepat waktu.Sebanyak 400 paket takjil disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat.
Antusiasme pengendara terlihat tinggi saat menerima paket berbuka yang dibagikan secara gratis tersebut.
Ketua PWI Kalteng, M. Zainal, mengatakan kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Menurutnya, aksi sederhana tersebut diharapkan dapat membantu warga yang belum sempat sampai di rumah saat waktu berbuka tiba.
“Setiap Ramadan kami berupaya menggelar kegiatan berbagi seperti ini. Semoga dapat membantu masyarakat yang masih berada di perjalanan agar tetap bisa berbuka puasa,” ujarnya.
Setelah kegiatan pembagian takjil selesai, rangkaian acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara pengurus PWI Kalteng dan IKWI di Kantor PWI Kalteng.
Momentum kebersamaan itu juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kekompakan antaranggota organisasi kewartawanan di Kalimantan Tengah.
PWI Kalteng berharap kegiatan sosial berbagi takjil ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud kepedulian sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.(mc/adakalteng)
Perkuat Kemitraan Pers, Diskominfo Seruyan Lakukan Verifikasi Media di Sampit
Mendikdasmen : Kebijakan UUD ASN Guru Non-ASN Dilarang mengajar 2027, Akademisi Sampit Minta Pemerintah Kaji Dampak di Daerah
Niat Ibadah Berujung Musibah, Warga Sampit Tertipu Haji Bodong Rp450 Juta!
Aktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
KKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
Bangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Kotawaringin Timur4 bulan agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Pendidikan1 tahun agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur7 bulan agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Lamandau7 bulan agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pendidikan1 tahun agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Berita Utama8 bulan agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Berita Utama8 bulan agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan8 bulan agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat