KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai memperluas akses komunikasi dan internet ke wilayah yang masih terkendala jaringan.

Teknologi Starlink dioptimalkan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat konektivitas, terutama di daerah dengan sinyal lemah.

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi), Pemkab Seruyan menyerahkan tiga unit perangkat Starlink kepada Kecamatan Suling Tambun, Danau Seluluk dan Seruyan Raya.

Plt Kepala Diskominfosandi Kabupaten Seruyan, Sarinah maulidah,SE.,ME, mengatakan ketiga kecamatan tersebut menjadi prioritas setelah pemerintah kecamatan menyampaikan kebutuhan terhadap akses internet yang lebih memadai.

“Memang ada permintaan dari beberapa kecamatan yang wilayahnya memiliki sinyal lemah, khususnya Seruyan Raya, Danau Seluluk dan Suling Tambun.

Karena di Diskominfo tersedia perangkat Starlink, maka kami serahkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan internet di wilayah tersebut,” kata Sarinah, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, pemanfaatan Starlink merupakan langkah awal Pemkab Seruyan untuk mengatasi kesenjangan konektivitas sekaligus menunjang pelaksanaan pemerintahan berbasis digital.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda yang mendorong penguatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, transformasi digital dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur internet yang menjangkau seluruh wilayah.

Karena itu, Diskominfosandi saat ini melakukan pemetaan terhadap kawasan yang masih mengalami keterbatasan sinyal.

Pendataan tidak hanya dilakukan pada kawasan permukiman, tetapi juga menyasar fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa serta sejumlah lokasi strategis lainnya.

“Pendataan ini penting untuk mengetahui titik-titik mana yang memang membutuhkan dukungan jaringan. Dari sana nantinya akan ditentukan kebutuhan dan langkah penanganannya,” jelasnya.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya.

Pemkab Seruyan dapat mengalokasikan dukungan melalui APBD maupun mengusulkan penanganan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tak hanya mengandalkan perangkat yang tersedia saat ini, Seruyan juga mendapat dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebanyak 131 unit perangkat Starlink dialokasikan untuk Kabupaten Seruyan pada tahun 2026.Meski demikian, Sarinah menyebut mekanisme distribusi dan penetapan lokasi penerima masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah provinsi.

Pemkab Seruyan berharap perluasan akses internet tersebut mampu mempersempit kesenjangan digital antarwilayah.

Konektivitas yang lebih baik di daerah terpencil diharapkan tidak hanya memperlancar administrasi pemerintahan, tetapi juga mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi masyarakat dan akses terhadap informasi.

Dengan demikian, keterbatasan jaringan tidak lagi menjadi hambatan utama bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan dalam memperoleh layanan dan menjalankan aktivitas berbasis digital.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 829 hektare hingga Minggu 6 September 2026.

Penguatan penanganan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka menghadapi puncak Karhutla 2026, Senin (7/9/2026).

Rakor yang diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting itu dihadiri Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., Wakil Bupati H. Supian, S.Ag., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perangkat daerah terkait.

Pemerintah pusat dalam rakor tersebut menekankan bahwa pengendalian Karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga memastikan pengawasan akan diperkuat dan tindakan dapat diberikan terhadap pihak yang mengabaikan kewajibannya.

Wakil Bupati Seruyan H. Supian menegaskan, Karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani oleh satu institusi saja. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, BPBD, masyarakat hingga sektor usaha.

“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Forkopimda, BPBD, TNI, Polri dan seluruh pihak terkait sangat mendukung dan berkomitmen untuk segera melaksanakan penanganan Karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan,” tegas Supian.

Menurutnya, Pemkab Seruyan telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya membentuk Posko Satgas Karhutla.

Edukasi dan pencegahan juga terus dilakukan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Imbauan tersebut disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk pemasangan spanduk di sejumlah lokasi dan pemanfaatan media sosial.

Di sisi lain, Pemkab Seruyan meminta perusahaan perkebunan maupun pemegang izin pemanfaatan hutan tidak hanya fokus mengamankan wilayah konsesinya sendiri.

Perusahaan juga diharapkan ikut membantu ketika kebakaran terjadi di sekitar batas konsesi maupun pada lahan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.

“Kita mengharapkan perusahaan selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, terutama Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Untuk memastikan kesiapan dunia usaha, BPBD Kabupaten Seruyan telah menyurati perusahaan perkebunan dan perusahaan lainnya.

Mereka diminta melaporkan kekuatan personel, kesiapan sarana dan prasarana pemadaman berdasarkan luasan konsesi, serta langkah konkret yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Namun, dari laporan yang dihimpun BPBD, baru empat perusahaan yang telah menyampaikan laporan kegiatan penanganan Karhutla.

Sementara sekitar 32 perusahaan lainnya masih ditunggu laporan dan data kesiapan mereka.BPBD juga mencatat hingga 6 September 2026 terdapat sekitar 2.687 titik kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 829 hektare.

Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, disusul Seruyan Raya dan Danau Sembuluh.

Supian menyebut Kabupaten Seruyan saat ini masih berada dalam status siaga Karhutla. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan dari perangkat daerah mengenai dampak kabut asap yang signifikan terhadap aktivitas pendidikan maupun kondisi kesehatan masyarakat. Pemkab Seruyan menilai percepatan koordinasi menjadi kunci menghadapi puncak Karhutla.

Pemerintah daerah meminta seluruh unsur, termasuk perusahaan pemegang HGU dan PBPH, meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat komunikasi lapangan serta bergerak cepat ketika ditemukan titik api.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menekan meluasnya kebakaran, mempercepat proses pemadaman dan mencegah dampak Karhutla semakin dirasakan masyarakat Seruyan.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Wakil Bupati Seruyan Supian S.Ag, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, salah satu bentuk disiplin yang harus terus dibangun ASN adalah kemampuan menghargai dan mengelola waktu. Hal tersebut disampaikan Supian saat menghadiri kegiatan Pembinaan Disiplin ASN melalui Siraman Rohani di Masjid Agung Nurul Yaqin Kuala Pembuang, Senin (7/9/2026).

Supian mengatakan, disiplin tidak hanya berkaitan dengan aturan kedinasan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama.

Salah satunya tercermin dari banyaknya ajaran dalam Al-Qur’an yang mengingatkan manusia mengenai pentingnya waktu.“Agama mengajarkan kita untuk disiplin.

Di dalam Al-Qur’an banyak sekali Allah Swt menyebut berkaitan dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu sangat penting bagi kita dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia mengingatkan, waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar kembali. Karena itu, kebiasaan menghargai waktu harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika ASN menjalankan tugas pemerintahan.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, menghadiri kegiatan kedinasan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, kata Supian, merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab aparatur.

“Kalau kita bisa menghargai waktu, pekerjaan juga akan lebih teratur. Jangan sampai waktu yang ada justru terbuang dan pada akhirnya berdampak terhadap tugas serta pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Supian juga mengaitkan kedisiplinan ASN dengan pelaksanaan ibadah, khususnya salat yang memiliki ketentuan waktu. Menurutnya, kebiasaan menjalankan ibadah secara tepat waktu dapat menjadi latihan membangun karakter disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap nilai kedisiplinan yang tumbuh melalui kebiasaan beribadah dapat diterapkan pula dalam lingkungan kerja.

“Kalau kita sudah terbiasa disiplin dalam beribadah, mudah-mudahan kedisiplinan itu juga terbawa dalam bekerja. Mari kita belajar untuk disiplin sesuai dengan ajaran agama kita dan sunnah Rasulullah SAW,” pesannya.

Selain memperkuat pembinaan mental dan spiritual, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar aparatur tidak hanya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas, tetapi juga dibekali keimanan, ketakwaan dan integritas. Supian pun mengajak seluruh ASN untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani secara aktif.

Ia berharap kehadiran dan partisipasi aparatur terus meningkat sehingga pesan-pesan keagamaan yang disampaikan tidak berhenti sebagai materi pembinaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaan.

“Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh penceramah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat dan ASN Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pembinaan rohani menghadirkan Ustadz Basas sebagai penceramah.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Seruyan berupaya membangun budaya kerja ASN yang tidak hanya profesional dan disiplin, tetapi juga berintegritas serta memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat dalam menjalankan amanah pelayanan publik.(mc/adakalteng)