JAKARTA – Pemerintah resmi mengubah skema pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), dan Gaji ke-13 mulai tahun 2026.

Dalam kebijakan terbaru ini, dana tunjangan tidak lagi disalurkan melalui pemerintah daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening guru yang memenuhi persyaratan.

Perubahan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk memangkas jalur birokrasi sekaligus mempercepat penyaluran tunjangan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam skema baru, penyaluran dana dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing guru penerima.

Pemerintah berharap pola ini mampu menghindari keterlambatan pencairan yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya akibat proses administrasi di daerah.

Meski regulasi telah ditetapkan, hingga kini jadwal resmi pencairan TPG tahun 2026 masih belum diumumkan. Pemerintah pusat masih melakukan penyesuaian anggaran serta proses validasi dan sinkronisasi data penerima.

Agar berhak menerima TPG, guru diwajibkan memastikan seluruh data pada Dapodik dan Info GTK dalam kondisi valid dan terverifikasi.

Selain itu, guru harus memiliki NUPTK aktif, memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu, memiliki sertifikat pendidik, serta memperoleh nilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) minimal kategori baik.

Untuk besaran tunjangan, pemerintah memperkirakan nominal TPG tahun 2026 akan bervariasi.

Guru ASN diperkirakan menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, guru non-ASN yang belum inpassing sekitar Rp1,5 juta per bulan, sementara guru honorer bersertifikasi berpotensi menerima hingga Rp2 juta per bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar tunjangan dapat dicairkan tepat waktu. Para guru pun diimbau rutin memantau akun Info GTK serta aktif berkoordinasi dengan operator sekolah untuk menghindari kendala administrasi.

Sebagai pembanding, pada pembayaran THR dan Gaji ke-13 tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran ke kas daerah pada 27 Desember 2025.

Pembayaran tersebut diperuntukkan bagi guru ASN di 333 daerah yang memenuhi kriteria, seperti memiliki sertifikat pendidik dan tidak menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) dari pemerintah daerah.

Namun, realisasi pencairan di tingkat daerah saat itu masih bervariasi, sangat bergantung pada kesiapan administrasi masing-masing pemerintah daerah.

Skema baru tahun 2026 diharapkan dapat mengakhiri perbedaan waktu pencairan tersebut dan memberikan kepastian bagi para guru di seluruh Indonesia.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan menghambat program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat bersilaturahmi dan berdialog dengan pimpinan organisasi pers serta insan media di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (31/1/2026).

Acara ini dihadiri para pimpinan organisasi pers seperti PWI, IJTI, AMSI, SPS, AJI, AWPI, IPJI, SPRI, AJV, PJS, Pewarna, serta pimpinan redaksi dan jurnalis media mitra Pemprov Kalteng.

Kegiatan dimulai pukul 15.30 WIB dengan agenda jalan sore bersama, di mana Gubernur mengajak awak media meninjau langsung Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru yang terhubung dengan menara Bundaran Besar, yang dalam waktu dekat akan dibuka untuk masyarakat umum.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif media dalam mengawal pembangunan daerah.

“Selama satu tahun terakhir, rekan-rekan pers, baik yang bermitra maupun yang belum berkontrak dengan Pemprov, telah menjalankan fungsi kontrol dan pemberitaan pembangunan dengan sangat baik,” ujar Rangga.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tengah memasuki fase efisiensi anggaran. Namun menurutnya, situasi tersebut tidak menjadi penghalang bagi Gubernur dalam menjalankan program prioritas.

“Kondisi efisiensi ini tidak membatasi komitmen Bapak Gubernur untuk tetap menghadirkan program yang berpihak pada masyarakat Kalimantan Tengah.

Karena itu, kami mengajak seluruh insan pers untuk terus mendukung dan mengawal kebijakan tersebut,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Agustiar Sabran memaparkan langkah strategis yang telah diambil sejak awal masa kepemimpinannya.

Ia mengungkapkan, sejak dilantik sekitar 11 bulan lalu, kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan awal yang harus dihadapi.

“Efisiensi kami lakukan dengan memangkas belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja ATK, kegiatan di hotel, serta pengeluaran seremonial lainnya,” jelas Agustiar.

Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, termasuk program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana yang dipastikan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Program-program strategis tidak kami hilangkan. Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tetap kami jaga,” tegasnya.

Di sektor perlindungan sosial, Agustiar memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan kepada masyarakat, bahkan dapat dilakukan lebih dari lima kali dalam setahun.

Bantuan tersebut mencakup bantuan pangan, bantuan tunai, serta insentif bagi RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, meskipun dengan penyesuaian anggaran.

Sebagai penutup, Gubernur juga mengumumkan inovasi layanan publik terbaru yang akan segera diluncurkan.

“Kami akan menghadirkan Kartu Huma Betang. Ini menjadi bukti bahwa di tengah efisiensi anggaran, komitmen kami terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah tetap berjalan maksimal,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta diakhiri dengan makan bersama antara Gubernur, jajaran pejabat Pemprov Kalteng, dan seluruh insan pers yang hadir.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Program MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kasatpel), yayasan, serta mitra SPPG se-Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi kepada BGN atas pendampingan dan perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG di wilayah Kalteng.

Menurutnya, kegiatan evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar nasional.

“Pengarahan ini penting agar pelaksanaan MBG benar-benar berkualitas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan BGN,” ujar Edy Pratowo.

Ia menekankan bahwa seluruh dapur SPPG wajib memenuhi standar kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta akuntabilitas distribusi makanan.

Wagub juga mengakui masih ditemui sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait distribusi makanan ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian SPPG.

“Permasalahan ini harus disikapi secara bijak. Dibutuhkan proses, pembenahan, dan evaluasi berkelanjutan agar mutu Program MBG terus meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG melalui penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga mitra pelaksana.

“Ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Program MBG bertujuan membentuk generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” tambah Edy.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, dalam laporannya mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme kerja, regulasi, prosedur operasional, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan dapur MBG.

Ia menyebutkan, dari 63 SPPG yang telah beroperasi di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 SPPG masih menghadapi kendala infrastruktur.

Selain itu, ditemukan pula persoalan pada aspek manajemen, administrasi, sumber daya manusia, hingga kualitas gizi makanan.“Kami memberikan waktu tujuh hari kepada setiap SPPG untuk melakukan pembenahan.

Jika tidak ada perbaikan, akan diterbitkan surat peringatan hingga penghentian operasional secara permanen,” tegasnya.Penegasan lebih keras disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha.

Ia menekankan bahwa Kepala SPPG merupakan pemimpin satuan pelayanan yang mendapat mandat langsung dari negara.

“Kepala SPPG bukan bawahan yayasan atau mitra. Mereka ditugaskan langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk memimpin pelayanan pemenuhan gizi,” tegasnya.

Ia meminta para Kasatpel tidak ragu melaporkan apabila terjadi tekanan atau intervensi yang bertentangan dengan aturan program. BGN, lanjutnya, tidak akan menoleransi pelanggaran standar kebersihan dapur, mutu pangan, maupun tata kelola.

“Program Makan Bergizi Gratis ini untuk anak-anak Indonesia. Program mulia ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak mana pun,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah, di antaranya Pangdam XII/Tambun Bungai yang diwakili Aster Kasdam XII/Tambun Bungai Kolonel Infanteri Arif Hidayat, Kapolda Kalimantan Tengah yang diwakili Karoops Polda Kalteng Kombes Pol Sugeng Riyadi, serta jajaran OPD terkait, unsur dunia usaha, dan tamu undangan lainnya.(mc/adakalteng)