Connect with us

Palangkaraya

Pemprov Kalteng Siapkan Transformasi Digital Kesejahteraan Rakyat Lewat Aplikasi KHBS 2025

Published

on

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat transformasi layanan sosial berbasis teknologi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Aplikasi dan Kartu Program Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025 yang digelar di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa Program KHBS dirancang sebagai instrumen strategis Pemprov Kalteng untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program ini mengedepankan pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi informasi agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“KHBS bukan sekadar program bantuan, tetapi wujud implementasi nilai-nilai filosofi Huma Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan, keadilan sosial, dan semangat gotong royong,” ujar Leonard.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman perangkat daerah serta pemangku kepentingan terhadap tiga komponen utama dalam pelaksanaan KHBS.

Pertama, Aplikasi KHBS yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat secara akurat, sekaligus memudahkan proses monitoring dan evaluasi program.

Kedua, Kartu KHBS yang akan digunakan sebagai identitas resmi penerima manfaat untuk mengakses berbagai layanan dan bantuan pemerintah secara cepat, praktis, dan terverifikasi.

Ketiga, pemanfaatan perangkat Radio Frequency Identification (RFID) Reader atau Electronic Data Capture (EDC) guna mendukung proses validasi data di lapangan.

“Saya mengingatkan seluruh OPD dan petugas pelaksana agar berperan aktif menyukseskan implementasi Aplikasi dan Kartu KHBS.

Karena dukungan penuh dari seluruh pihak menjadi kunci agar program berjalan efektif, transparan, serta akuntabel,” ucap Leonard.

Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, dalam sambutan pengantarnya mengungkapkan bahwa sosialisasi ini tidak hanya membahas kebijakan, tetapi juga aspek teknis sistem digital yang digunakan, termasuk konsep rumah pintar (smart house) dan infrastruktur teknologi pendukung lainnya.

Rangga memaparkan bahwa pendataan penerima manfaat KHBS dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pendekatan top down dan bottom up.

Data top down dihimpun dari perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta OPD lain yang menjalankan program KHBS.

Sementara data bottom up dikumpulkan langsung dari lapangan oleh petugas yang ditugaskan.

Untuk mengatasi perbedaan format data antar OPD, Diskominfosantik saat ini tengah menyiapkan template data terpadu agar pendataan lebih seragam dan mudah diintegrasikan.

“Target kami sebanyak 133 ribu data penerima manfaat dapat dihimpun dan divalidasi hingga pertengahan Januari 2026,” jelas Rangga.

Dalam implementasinya, pendistribusian Kartu KHBS akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Sistem yang dibangun juga dilengkapi fitur verifikasi langsung di lokasi dan geotagging, sehingga keakuratan data penerima bantuan dapat dipastikanberdasarkan titik koordinat tempat tinggal.

Rangga berharap seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan dan dukungan terhadap sistem pendataan dan verifikasi tersebut.

Dengan kolaborasi yang kuat, Program KHBS diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan mitra teknologi dari CV. Zalvisya Inovasi Teknologi, CV. Kamojang, dan PT. Mitra Parahyangan Solusi.(mc/adakalteng)

Palangkaraya

Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan

Published

on

PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.

Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.

Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.

“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.

Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.

Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.

Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.

Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.

Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.

Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.

Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Palangkaraya

Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat

Published

on

PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.

Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.

Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.

Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.

Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.

“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.

Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Palangkaraya

Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa

Published

on

Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.

Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.

“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.

Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.

“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.

Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id