Palangkaraya
Pemprov Kalteng Siapkan Transformasi Digital Kesejahteraan Rakyat Lewat Aplikasi KHBS 2025
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat transformasi layanan sosial berbasis teknologi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Aplikasi dan Kartu Program Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025 yang digelar di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Selasa (30/12/2025).
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa Program KHBS dirancang sebagai instrumen strategis Pemprov Kalteng untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Program ini mengedepankan pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi informasi agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“KHBS bukan sekadar program bantuan, tetapi wujud implementasi nilai-nilai filosofi Huma Betang yang menjunjung tinggi kebersamaan, keadilan sosial, dan semangat gotong royong,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman perangkat daerah serta pemangku kepentingan terhadap tiga komponen utama dalam pelaksanaan KHBS.
Pertama, Aplikasi KHBS yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat secara akurat, sekaligus memudahkan proses monitoring dan evaluasi program.
Kedua, Kartu KHBS yang akan digunakan sebagai identitas resmi penerima manfaat untuk mengakses berbagai layanan dan bantuan pemerintah secara cepat, praktis, dan terverifikasi.
Ketiga, pemanfaatan perangkat Radio Frequency Identification (RFID) Reader atau Electronic Data Capture (EDC) guna mendukung proses validasi data di lapangan.
“Saya mengingatkan seluruh OPD dan petugas pelaksana agar berperan aktif menyukseskan implementasi Aplikasi dan Kartu KHBS.
Karena dukungan penuh dari seluruh pihak menjadi kunci agar program berjalan efektif, transparan, serta akuntabel,” ucap Leonard.
Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, dalam sambutan pengantarnya mengungkapkan bahwa sosialisasi ini tidak hanya membahas kebijakan, tetapi juga aspek teknis sistem digital yang digunakan, termasuk konsep rumah pintar (smart house) dan infrastruktur teknologi pendukung lainnya.
Rangga memaparkan bahwa pendataan penerima manfaat KHBS dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pendekatan top down dan bottom up.
Data top down dihimpun dari perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta OPD lain yang menjalankan program KHBS.
Sementara data bottom up dikumpulkan langsung dari lapangan oleh petugas yang ditugaskan.
Untuk mengatasi perbedaan format data antar OPD, Diskominfosantik saat ini tengah menyiapkan template data terpadu agar pendataan lebih seragam dan mudah diintegrasikan.
“Target kami sebanyak 133 ribu data penerima manfaat dapat dihimpun dan divalidasi hingga pertengahan Januari 2026,” jelas Rangga.
Dalam implementasinya, pendistribusian Kartu KHBS akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Sistem yang dibangun juga dilengkapi fitur verifikasi langsung di lokasi dan geotagging, sehingga keakuratan data penerima bantuan dapat dipastikanberdasarkan titik koordinat tempat tinggal.
Rangga berharap seluruh perangkat daerah aktif memberikan masukan dan dukungan terhadap sistem pendataan dan verifikasi tersebut.
Dengan kolaborasi yang kuat, Program KHBS diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan mitra teknologi dari CV. Zalvisya Inovasi Teknologi, CV. Kamojang, dan PT. Mitra Parahyangan Solusi.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat
PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.
Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.
Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.
Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.
“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)
Palangkaraya
Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa
Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.
Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.
“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.
Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.
“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.
Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)
Palangkaraya
Eratkan Kebersamaan, PWI Kalteng Dan IKWI Gelar Aksi Berbagi Takjil di Jalan RTA Milono
PALANGKA RAYA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah bersama Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kalteng membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat yang melintas di depan Kantor PWI Kalteng, Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Sabtu (7/3/2026) sore.
Kegiatan sosial yang digelar menjelang waktu berbuka puasa ini menyasar para pengendara roda dua, roda empat, serta warga yang melintas di kawasan tersebut.
Para pengurus PWI dan anggota IKWI turun langsung ke tepi jalan untuk membagikan takjil agar masyarakat yang masih dalam perjalanan dapat berbuka puasa tepat waktu.Sebanyak 400 paket takjil disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat.
Antusiasme pengendara terlihat tinggi saat menerima paket berbuka yang dibagikan secara gratis tersebut.
Ketua PWI Kalteng, M. Zainal, mengatakan kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Menurutnya, aksi sederhana tersebut diharapkan dapat membantu warga yang belum sempat sampai di rumah saat waktu berbuka tiba.
“Setiap Ramadan kami berupaya menggelar kegiatan berbagi seperti ini. Semoga dapat membantu masyarakat yang masih berada di perjalanan agar tetap bisa berbuka puasa,” ujarnya.
Setelah kegiatan pembagian takjil selesai, rangkaian acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara pengurus PWI Kalteng dan IKWI di Kantor PWI Kalteng.
Momentum kebersamaan itu juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat kekompakan antaranggota organisasi kewartawanan di Kalimantan Tengah.
PWI Kalteng berharap kegiatan sosial berbagi takjil ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud kepedulian sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.(mc/adakalteng)
-
Kotawaringin Timur4 bulan agoAktifitas PT HAL Terancam Ditutup Ahli Waris Jika Tak Patuhi Adat dan Pengadilan
-
Pendidikan1 tahun agoKKG Gugus I Halilintar Terus Dorong Guru Kotim Tingkatkan Kompetensi dan WORKSHOP
-
Kotawaringin Timur7 bulan agoBangun Kepercayaan Diri Generasi Muda, PT Excellent Training Centre Gelar Pelatihan Public Speaking Bersertifikat di Sampit
-
Lamandau7 bulan agoMediasi Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Berakhir Damai: PT SLR Sepakati Kompensasi dengan Warga
-
Pendidikan1 tahun agoSDN 4 Ketapang Sampit Dapatkan Obat Cacing Gratis
-
Berita Utama8 bulan agoPresiden Prabowo Pertama RI yang Hadir di Sidang Umum PBB
-
Berita Utama8 bulan agoPenumpang KM Dharma Rucitra VI Hilang Usai Melompat ke Laut di Perairan Sampit
-
Pemerintahan8 bulan agoCitra Pemprov Kalteng Tembus 85,9 Persen, Sinergi Media Jadi Kunci Transparansi Masyarakat
