JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta bersiap menghadapi perubahan besar.

Pemerintah tengah menyiapkan reformasi sistem pensiun PNS, dari yang selama ini sepenuhnya ditanggung negara menjadi skema baru berbasis pendanaan mandiri atau fully funded.

Skema yang dirancang oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini mengubah pola lama pensiun PNS yang bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam sistem baru tersebut, dana pensiun akan dihimpun sejak PNS masih aktif bekerja melalui mekanisme iuran yang dikelola secara berkelanjutan.

Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk masa pensiun mereka sendiri. Dana yang terkumpul selama masa kerja nantinya akan menjadi sumber utama pembayaran manfaat pensiun, sehingga ketergantungan terhadap APBN dapat ditekan secara signifikan.

Selama ini, sistem pensiun PNS masih menggunakan pola Pay As You Go, di mana pembayaran pensiun dilakukan dari APBN berjalan.

Namun, pemerintah menilai skema tersebut semakin berisiko seiring meningkatnya jumlah pensiunan setiap tahun.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewo menegaskan bahwa sistem lama tidak lagi berkelanjutan dalam jangka panjang.“Sistem Pay As You Go membuat APBN kita tersandera.

Kita membayar pensiunan hari ini dari pajak masyarakat yang bekerja hari ini. Pada 2026, saat rasio pensiunan terhadap pegawai aktif semakin tinggi, skema ini sudah tidak sustainable,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, sebagaimana dikutip dari Kaltim Post ID.

Melalui sistem fully funded, pemerintah menilai terdapat dua manfaat utama yang bisa dicapai sekaligus.

Di satu sisi, tekanan fiskal negara dapat dikurangi, dan di sisi lain, kepastian hak pensiun ASN tetap terjamin karena bersumber dari akumulasi dana yang telah disiapkan sejak dini.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan diterapkan secara mendadak.

Implementasi kebijakan akan dilakukan bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional, kesiapan regulasi, serta tata kelola pengelolaan dana pensiun agar tetap aman dan profesional.(mc/adakalteng)

JAKARTA – Pemerintah resmi mengubah skema pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), dan Gaji ke-13 mulai tahun 2026.

Dalam kebijakan terbaru ini, dana tunjangan tidak lagi disalurkan melalui pemerintah daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening guru yang memenuhi persyaratan.

Perubahan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk memangkas jalur birokrasi sekaligus mempercepat penyaluran tunjangan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam skema baru, penyaluran dana dilakukan langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing guru penerima.

Pemerintah berharap pola ini mampu menghindari keterlambatan pencairan yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya akibat proses administrasi di daerah.

Meski regulasi telah ditetapkan, hingga kini jadwal resmi pencairan TPG tahun 2026 masih belum diumumkan. Pemerintah pusat masih melakukan penyesuaian anggaran serta proses validasi dan sinkronisasi data penerima.

Agar berhak menerima TPG, guru diwajibkan memastikan seluruh data pada Dapodik dan Info GTK dalam kondisi valid dan terverifikasi.

Selain itu, guru harus memiliki NUPTK aktif, memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu, memiliki sertifikat pendidik, serta memperoleh nilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) minimal kategori baik.

Untuk besaran tunjangan, pemerintah memperkirakan nominal TPG tahun 2026 akan bervariasi.

Guru ASN diperkirakan menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, guru non-ASN yang belum inpassing sekitar Rp1,5 juta per bulan, sementara guru honorer bersertifikasi berpotensi menerima hingga Rp2 juta per bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar tunjangan dapat dicairkan tepat waktu. Para guru pun diimbau rutin memantau akun Info GTK serta aktif berkoordinasi dengan operator sekolah untuk menghindari kendala administrasi.

Sebagai pembanding, pada pembayaran THR dan Gaji ke-13 tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran ke kas daerah pada 27 Desember 2025.

Pembayaran tersebut diperuntukkan bagi guru ASN di 333 daerah yang memenuhi kriteria, seperti memiliki sertifikat pendidik dan tidak menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) dari pemerintah daerah.

Namun, realisasi pencairan di tingkat daerah saat itu masih bervariasi, sangat bergantung pada kesiapan administrasi masing-masing pemerintah daerah.

Skema baru tahun 2026 diharapkan dapat mengakhiri perbedaan waktu pencairan tersebut dan memberikan kepastian bagi para guru di seluruh Indonesia.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan menghambat program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat bersilaturahmi dan berdialog dengan pimpinan organisasi pers serta insan media di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (31/1/2026).

Acara ini dihadiri para pimpinan organisasi pers seperti PWI, IJTI, AMSI, SPS, AJI, AWPI, IPJI, SPRI, AJV, PJS, Pewarna, serta pimpinan redaksi dan jurnalis media mitra Pemprov Kalteng.

Kegiatan dimulai pukul 15.30 WIB dengan agenda jalan sore bersama, di mana Gubernur mengajak awak media meninjau langsung Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru yang terhubung dengan menara Bundaran Besar, yang dalam waktu dekat akan dibuka untuk masyarakat umum.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif media dalam mengawal pembangunan daerah.

“Selama satu tahun terakhir, rekan-rekan pers, baik yang bermitra maupun yang belum berkontrak dengan Pemprov, telah menjalankan fungsi kontrol dan pemberitaan pembangunan dengan sangat baik,” ujar Rangga.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang tengah memasuki fase efisiensi anggaran. Namun menurutnya, situasi tersebut tidak menjadi penghalang bagi Gubernur dalam menjalankan program prioritas.

“Kondisi efisiensi ini tidak membatasi komitmen Bapak Gubernur untuk tetap menghadirkan program yang berpihak pada masyarakat Kalimantan Tengah.

Karena itu, kami mengajak seluruh insan pers untuk terus mendukung dan mengawal kebijakan tersebut,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Agustiar Sabran memaparkan langkah strategis yang telah diambil sejak awal masa kepemimpinannya.

Ia mengungkapkan, sejak dilantik sekitar 11 bulan lalu, kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan awal yang harus dihadapi.

“Efisiensi kami lakukan dengan memangkas belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja ATK, kegiatan di hotel, serta pengeluaran seremonial lainnya,” jelas Agustiar.

Menurutnya, kebijakan ini justru menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, termasuk program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana yang dipastikan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Program-program strategis tidak kami hilangkan. Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tetap kami jaga,” tegasnya.

Di sektor perlindungan sosial, Agustiar memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) tetap disalurkan kepada masyarakat, bahkan dapat dilakukan lebih dari lima kali dalam setahun.

Bantuan tersebut mencakup bantuan pangan, bantuan tunai, serta insentif bagi RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, meskipun dengan penyesuaian anggaran.

Sebagai penutup, Gubernur juga mengumumkan inovasi layanan publik terbaru yang akan segera diluncurkan.

“Kami akan menghadirkan Kartu Huma Betang. Ini menjadi bukti bahwa di tengah efisiensi anggaran, komitmen kami terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah tetap berjalan maksimal,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta diakhiri dengan makan bersama antara Gubernur, jajaran pejabat Pemprov Kalteng, dan seluruh insan pers yang hadir.(mc/adakalteng)