Connect with us

Palangkaraya

BAPPERIDA Kalteng Matangkan Arah Pembangunan 2027, Delapan Prioritas Jadi Fokus Utama

Published

on

PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun 2027.

Kegiatan berlangsung di Aula BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (19/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang juga menjabat Kepala BAPPERIDA Kalteng, Leonard S. Ampung, membuka langsung kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027.

Leonard menjelaskan, Ranwal RKPD disusun sebagai penghubung strategis antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kebijakan penganggaran tahunan melalui APBD.

Dokumen ini sekaligus menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memahami tematik pembangunan, agenda perencanaan, kamus usulan, hingga sasaran prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Leonard.

Ia mengungkapkan, Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 mengacu pada tema besar RPJMD 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Dari tema tersebut, pemerintah provinsi menetapkan delapan prioritas pembangunan sebagai fokus utama.

Delapan prioritas itu antara lain Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta revitalisasi lintas kota, hingga pengembangan wilayah khusus melalui inisiatif Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.

Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penguatan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya guna meneguhkan identitas Kalteng sebagai provinsi yang Belom Bahadat.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan harmoni sosial, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui perluasan akses pelayanan yang merata dan berkeadilan.

Leonard menekankan, seluruh prioritas tersebut merupakan turunan langsung dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi lintas sektor.

Untuk mendukung proses perencanaan yang lebih terstruktur, BAPPERIDA telah menyusun sebanyak 80 Kamus Usulan yang menjadi acuan pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, serta usulan pemerintah kabupaten dan kota.

Sebagai bentuk penguatan fungsi perencanaan, BAPPERIDA Kalteng juga telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah serta Instruksi Kepala BAPPERIDA terkait petunjuk teknis pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah.

Kebijakan ini dimaksudkan agar setiap bidang teknis memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun dan menelaah program pembangunan.

Leonard berharap kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini mampu melahirkan masukan yang konstruktif serta memperkuat keterpaduan perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami berharap seluruh daerah dapat menyesuaikan tahapan perencanaan agar lebih selaras. Dengan keterbukaan dan kolaborasi, kita dorong terwujudnya Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut diikuti Asisten II Setda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden secara daring, para kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng, serta seluruh kepala BAPPERIDA kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.(mc/adakalteng)

Palangkaraya

Ribuan Warga Padati Pawai FBIM 2026, Gubernur: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Pelayanan

Published

on

PALANGKA RAYA – Ribuan masyarakat memadati ruas Jalan RTA Milono, untuk menyaksikan pawai karnaval pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2026 yang berlangsung meriah dan penuh warna. Minggu, 17 Mei 2026.

Agenda budaya tahunan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah itu resmi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun saat ini kondisi anggaran tengah mengalami efisiensi.

Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, budaya, dan seni justru terus diperkuat melalui berbagai program unggulan daerah.

“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran seperti ini, pelayanan masyarakat adalah prioritas kami.

Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kegiatan olahraga, budaya dan seni serta sektor strategis lainnya justru kami tingkatkan kualitasnya dengan program-program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Agustiar.

Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

Menurut Agustiar, kemeriahan pembukaan Festival Isen Mulang tahun ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar tidak selalu harus menggunakan anggaran fantastis.

Dengan manajemen yang baik, kegiatan tetap dapat berjalan meriah sekaligus efisien.Selain menyoroti pembangunan daerah, Gubernur turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dalam keberagaman melalui semangat Huma Betang.

Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia sehingga generasi muda diminta terus menjaga budaya dan sejarah daerah.

Pawai karnaval Festival Isen Mulang 2026 diikuti berbagai peserta mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah, paguyuban hingga komunitas masyarakat.

Beragam mobil hias dan penampilan budaya ditampilkan peserta, mulai dari promosi seni budaya, produk unggulan daerah, pelayanan publik hingga potensi UMKM dan IKM.

Rute pawai dimulai dari Jalan RTA Milono menuju Stadion Sanaman Mantikei, sementara mobil hias melanjutkan perjalanan ke Jalan Murjani, Ahmad Yani hingga ke Sanaman Mantikei. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Palangkaraya

Pembatasan BBM di SPBU Palangka Raya Masih Tahap Evaluasi, Pengawasan Diperketat

Published

on

PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) memastikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan di lapangan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.

Langkah itu dilakukan agar penerapan kebijakan nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan distribusi BBM.

Pemerintah kota menegaskan, hingga saat ini distribusi BBM masih berlangsung normal dan pengawasan terus diperketat guna memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.

Selain itu, pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU juga dilakukan secara aktif untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan maupun penumpukan pembelian.

Pemkot Palangka Raya turut mengimbau masyarakat agar tidak panik serta tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Kerja sama masyarakat dinilai penting agar kondisi distribusi energi di daerah tetap aman dan terkendali.

“Pengawasan distribusi BBM tetap dilakukan secara aktif demi menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran kepada masyarakat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah.

Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pengawasan distribusi BBM agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar memberikan manfaat dan berjalan sesuai tujuan.(mc/adakalteng)

Continue Reading

Palangkaraya

Dugaan Korupsi Hibah Rp20 Miliar, Kantor KPU Palangka Raya Digeledah Jaksa

Published

on

Kejaksaan Negeri Palangka Raya menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan pada Selasa 28 April 2026 dari jam 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib.

Ia menyebut tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait penggunaan dana hibah.

“Benar, ada pemeriksaan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2023–2024 dari Pemko ke KPU Kota Palangka Raya,” ujar Hadiarto kepada awak media.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyisir sejumlah ruangan dan memeriksa berkas administrasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Beberapa dokumen krusial turut disita sebagai bahan pendalaman.Meski berlangsung cukup lama, Kejari masih menutup rapat rincian temuan awal maupun potensi kerugian negara.

Hadiarto menegaskan, proses saat ini masih tahap pendalaman oleh tim penyidik.Hadiarto mengungkapkan, total dana hibah Pilkada yang dikucurkan Pemko Palangka Raya ke KPU mencapai Rp20 miliar.

“Dana hibah Pilkada dari Pemko Palangka Raya sebesar Rp20 miliar,” tegasnya.

Penggeledahan ini menguatkan indikasi adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka. (mc/adakalteng)

Continue Reading

Trending

Copyright © Adakalteng.my.id