PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/3/2026).

Rakor tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Turut hadir Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda Kalteng, Fanny Kartika Oktavianti, bersama jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan stabilitas harga dan pasokan.

Dalam pemaparan yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Februari 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Selain itu, sektor perawatan pribadi dan berbagai jasa lainnya turut memberikan andil terhadap tekanan inflasi bulan berjalan.Sejumlah komoditas strategis tercatat menjadi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah.

Di antaranya emas perhiasan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Fluktuasi harga pangan ini dinilai sensitif karena langsung berdampak pada belanja rumah tangga masyarakat.

BPS menegaskan bahwa pergerakan harga antarwilayah masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, pemantauan melalui IPH menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi gejolak harga lebih dini, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas strategis.

Langkah konkret yang didorong meliputi percepatan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, penguatan intervensi pasar, serta pengawasan harga secara berkelanjutan.

Upaya terpadu ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga yang masih fluktuatif.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data calon penerima insentif bagi sejumlah jabatan keagamaan dan kemasyarakatan di seluruh wilayah Kalteng.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa pendataan awal telah tersedia, namun saat ini tengah dilakukan pencocokan ulang guna memastikan keabsahan dan keaktifan jabatan di lapangan.

“Data awal sudah ada, mulai dari ustaz dan ustazah, marbot, pendeta, pastor, guru sekolah minggu, mantir, damang, ketua RT dan ketua RW. Sekarang sedang diverifikasi kembali,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Leonard, proses verifikasi ini penting agar insentif benar-benar diberikan kepada mereka yang masih aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa insentif tersebut melekat pada jabatan, bukan pada kondisi ekonomi pribadi penerima.“RT itu jabatan, RW jabatan, Babinsa jabatan, Bhabinkamtibmas jabatan, damang jabatan. Termasuk para ustaz dan tokoh agama lainnya.

Semua yang memenuhi kriteria jabatan akan menerima,” tegasnya.Ia juga memastikan bahwa program ini tidak didasarkan pada kategori mampu atau tidak mampu, melainkan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas peran strategis para pemangku jabatan dalam menjaga ketertiban, kerukunan, serta pelayanan sosial di tingkat akar rumput.

Selain tokoh agama dan tokoh adat, aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga masuk dalam daftar penerima insentif.

Pemerintah berharap proses verifikasi dapat segera dirampungkan dalam batas waktu yang akan ditentukan, sehingga penyaluran bisa dilakukan tepat waktu.

“Kita targetkan secepatnya, nanti akan ada deadline yang ditetapkan,” pungkas Leonard.Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret Pemprov Kalteng dalam memperkuat peran sosial dan menjaga stabilitas masyarakat melalui dukungan langsung kepada para penggerak di tingkat bawah.(mc/adakalteng)

PALANGKA RAYA – Momentum Ramadan dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, untuk mempererat soliditas pimpinan daerah.

Bertempat di Markas Komando Daerah Militer XXII/Tambun Bungai, Palangka Raya, Selasa (3/3/2026), Gubernur menghadiri buka puasa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para bupati se-Kalteng.

Suasana yang terbangun terasa hangat dan penuh keakraban, namun sarat makna strategis. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial Ramadan, melainkan ruang konsolidasi untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Dalam kebersamaan itu, unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota duduk satu meja, berdiskusi ringan namun substansial.

Isu stabilitas keamanan, kelancaran program prioritas daerah, hingga tantangan pembangunan menjadi bagian dari obrolan yang mengalir menjelang waktu berbuka.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa kekompakan pimpinan daerah merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, komunikasi yang terbuka tanpa sekat birokrasi akan mempercepat eksekusi program dan meminimalkan hambatan di lapangan.

“Kalau barisan rapi dan komunikasi berjalan baik, pembangunan pasti ikut lancar. Kalteng maju itu hasil kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

Kehadiran lengkap unsur Forkopimda menjadi sinyal kuat bahwa koordinasi antarlembaga di Kalteng berjalan solid. Sinergi ini dinilai penting, terutama di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Ramadan pun menjadi momentum refleksi sekaligus “recharge” semangat pengabdian. Di tengah suasana kebersamaan, para pimpinan daerah sepakat untuk terus menjaga kekompakan demi memastikan roda pembangunan tetap bergerak dan keamanan daerah tetap kondusif.(mc/adakalteng)