PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin serius mengoptimalkan program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan menekankan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama. Upaya ini dilakukan agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat berdialog bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026).Rangga menekankan, pemerintah tidak ingin program bantuan sosial hanya berjalan secara administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Fokus kita adalah memastikan penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran, sebagaimana arah kebijakan gubernur,” tegasnya.

Ia menjelaskan, program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Tengah.

Untuk itu, Pemprov Kalteng terus melakukan pembenahan, khususnya pada aspek validasi dan pemutakhiran data. Langkah ini dinilai krusial guna menghindari kesalahan penyaluran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas program.

“Evaluasi akan terus kami lakukan secara berkala. Data harus akurat agar distribusi bantuan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Rangga.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mempertegas komitmennya dalam memerangi peredaran narkotika.

Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Mada Roostanto, di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas langkah konkret dalam memperkuat program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Seruyan.

Kunjungan jajaran BNNP Kalimantan Tengah ini juga bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba.

Wakil Bupati H. Supian menyambut positif audiensi tersebut dan menegaskan dukungan penuh Pemkab Seruyan terhadap berbagai strategi yang dijalankan BNNP dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di daerah.

“Pertemuan ini membahas perkembangan peredaran narkoba di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Seruyan. Selain itu, kami juga mendiskusikan rencana pembangunan gedung BNK sebagai bentuk penguatan program P4GN di daerah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Seruyan dalam waktu dekat akan menggencarkan kegiatan sosialisasi secara kolaboratif bersama BNN guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.

Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran narkoba sekaligus membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan zat terlarang di Bumi Gawi Hatantiring.(mc/adakalteng)

KUALA PEMBUANG – Proyek pembangunan Bundaran III di Kabupaten Seruyan menjadi sorotan serius setelah masuk dalam temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek yang dikerjakan pada tahun 2025 itu diduga memiliki potensi kelebihan pembayaran mencapai ratusan juta rupiah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas, mengungkapkan bahwa proyek tersebut menjadi objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama DPRD Seruyan di ruang serbaguna, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, hasil pemeriksaan menemukan adanya potensi kelebihan bayar sekitar Rp480 juta.

BPK pun telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penyesuaian pembayaran berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.

“Rekomendasinya jelas, pembayaran harus disesuaikan dengan progres.

Mekanismenya bisa melalui pemotongan pembayaran atau addendum kontrak,” ujar Bahrun Abbas.

Namun demikian, ia mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum Seruyan terkait langkah konkret yang telah diambil untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, baik melalui pemotongan pembayaran maupun revisi kontrak.

Sementara itu, Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan pentingnya penyelesaian cepat dan transparan atas temuan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan rekomendasi BPK.

“Karena ini sudah menjadi temuan BPK, maka harus segera dipastikan langkah penyelesaiannya secara rinci dan terbuka. Jangan sampai dibiarkan berlarut,” tegasnya.

Sebagai catatan, PDTT merupakan jenis pemeriksaan khusus yang dilakukan BPK di luar audit laporan keuangan maupun kinerja.

Pemeriksaan ini berfokus pada aspek tertentu, seperti kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan proyek, hingga potensi kerugian negara.

Kasus Bundaran III ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah agar memperketat pengawasan proyek.

Setiap penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan progres pekerjaan guna mencegah potensi kerugian negara serta menjaga akuntabilitas publik.(mc/adakalteng)